“8000 Pengangguran” Baru: Catatan Kecil Atas Kebijakan Peningkatan Kinerja ASN Takalar

http://moneter.co.id/

Masyarakat Takalar seketika tersentak, kaget bukan kepalang, bahkan lahir sekian banyak kecaman dan reaksi demonstrasi sekelompok elemen masyarakat. Apa pasalnya?, “Surat  Edaran”, ya akibat selembar surat edaran tertanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani langsung oleh Bupati Takalar yang isinya “manis” pada satu kelompok, tapi “pahit” bagi segerombolan yang lain. Manis bagi kelompok PNS karena tujuan surat edaran dimaksud adalah untuk pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), tetapi terasa pahit bagi sekitar “8000” tenaga honorer yang harus menelan kekecewaan teramat dalam bahkan mungkin menyakitkan akibat harus “dirumahkan” kalau tidak ingin disebut “dipecat” massal.

Ditinjau dari sisi tujuan yang ingin dicapai, tampaknya kebijakan ini tepat adanya, karena beberapa poin yang menjadi pertimbangan dari surat edaran Bupati Takalar, yaitu: (1) untuk meningkatkan kesejahteraan ASN melalui pemberian TPP, (2) untuk meningkatkan kualitas kerja ASN dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan (3) banyaknya tenaga honorer daerah yang dipekerjakan sehingga mengakibatkan kinerja ASN kurang efektif. Namun demikian, kebijakan ini bisa dinilai tidak abai terhadap sisi kemanusiaan dan terkesan dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak yang bisa ditimbulkan termasuk tidak matang untuk menyiapkan kerangka program solutif bagi tenaga honorer yang seketika harus kehilangan pekerjaan yang telah ditekuninya selama bertahun-tahun.

Penganggur Baru

Pengangguran menurut definisi BPS adalah (1) mereka yang tidak  bekerja dan mencari pekerjaan; (2) mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha; (3) mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Membaca definisi tersebut, kita sudah bisa berkesimpulan bahwa dampak utama yang sudah pasti terjadi akibat kebijakan Pemerintah Takalar tersebut adalah terciptanya “8000 penganggur” baru yang tentu saja berpotensi menimbulkan efek ekonomi yang lebih luas di tengah masyarakat. Secara ekonomi dampak yang paling mungkin bisa terjadi akibat hilangnya pekerjaan sekian banyak orang adalah hilangnya pendapatan para tenaga honorer dari sumber pekerjaannya selama ini, ini dapat diartikan pula potensi menurunnya income perkapita penduduk sudah ada di depan mata. Jika diasumsikan setiap tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan tersebut menerima honor Rp 1 juta saja per bulan, maka peluang hilangnya pendapatan adalah sebesar Rp 8 miliar per bulan atau Rp 96 miliar dalam setahun, jumlah yang tidak sedikit bukan?.

Dalam sosiologi ekonomi, pengangguran selalu menimbulkan efek buruk bagi perekonomian. Meningkatnya jumlah pengangguran dapat berarti hilangnya pendapatan, menurunnya daya beli masyarakat, rendahnya produktivitas, menurunnya produksi domestik bruto, rendahnya income perkapita, dan efek domino lainnya yang berujung pada rendahnya tingkat kesejahteraan dan kemakmuran di suatu wilayah. Itulah sebabnya sehingga isu-isu pengangguran selalu menjadi jualan yang menarik setiap kontestan dalam perhelatan politik karena salah satu ukuran makro keberhasilan suatu pemerintah adalah jika mampu mengatasi pengangguran dengan menurunkan laju pertumbuhannya melalui penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, patut dipertanyakan asumsi-asumsi atau pertimbangan-pertimbangan mendasar dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk merumahkan sekian banyak tenaga honorernya yang sudah jelas berpotensi melahirkan penganggur-penganggur baru di tengah ikhtiar semua pihak termasuk janji pemerintahan baru di Takalar untuk menghadirkan lapangan kerja yang lebih banyak.

Dari aspek lain, ada baiknya jika menyimak pendapat dari Darity & Goldsmith (1996) yang menyatakankehilangan pekerjaan memiliki pengaruh langsung kepada keadaan mental seseorang”. Kehilangan pekerjaan akan selalu menimbulkan keresahan baru dan tentu saja kecemasan massal di tengah masyarakat. Akibat lanjutannya bisa berupa meningkatnya kerawanan sosial dan tentu saja kesehatan mental dari korban yang semakin tidak stabil. Oleh karena itu, pemberhentian hubungan kerja bukan melulu soal ketiadaan pekerjaan ataupun hilangnya pendapatan tetapi juga menyasar luka mental akibat hilangnya kepercayaan diri dan “anggapan” menurunnya status sosial para korban karena tak memiliki pekerjaan lagi. Ada harapan yang seketika sirna, ke-putus asa-an yang semakin panjang, dan luka batin yang semakin lebar akibat hilangnya kesempatan bagi mereka yang sudah bertahun-tahun menunggu untuk bisa mengabdi sebagai aparatur negara di daerahnya sendiri.

Penulis berasumsi bahwa kebijakan “merumahkan” tenaga honorer di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Takalar didasari oleh beberapa hal, salah satunya pengalihan anggaran belanja pegawai honorer untuk program yang lain seperti tercantum di dalam Surat Edaran Bupati Takalar dengan menyebutkan akan memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi ASN. Ini bisa dimaknai bahwa sesungguhnya ada keterbatasan anggaran yang dimiliki sementara di sisi lain pemerintah daerah ingin menunjukkan perhatian dan keberpihakannya untuk perbaikan kesejahteraan ASN. Diperhadapkan pada situasi demikian, maka langkah taktis yang paling mudah dilakukan tentu saja menyiasatinya dengan men-switch atau mengalihkan pos anggaran dari pos pembayaran kompensasi tenaga honorer ke pos pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN yang menurut hitungan kasar jika diasumsikan jumlah yang terdampak sebanyak 8000 orang, maka hitungannya anggaran yang bisa di alihkan sebesar Rp 96 milyar dengan asumsi gaji yang diterima honorer selama ini adalah rata-rata Rp 1 juta per orang per bulan. Sepintas cara ini memang paling mudah, cepat, praktis, dan efektif walaupun terkesan kebijakan ini besifat “belah bambu” , satu diangkat tapi menginjak yang lainnya.

Job Fair, Benarkah Solusi yang Tepat?

Setiap kebijakan tentu akan menimbulkan dampak, bisa positif pun bisa negatif, karena ada aksi maka pasti ada reaksi. Paling tidak itulah yang berhasil penulis amati beberapa hari pasca dikeluarkannya surat edaran tersebut. Bagi penulis, yang paling penting saat ini adalah menantikan terobosan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Takalar untuk para tenaga honorer yang dirumahkan tersebut. Memperhatikan argumentasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, salah satu yang akan dilakukannya adalah Job Fair dengan menggandeng perusahaan-perusahaan untuk merekrut eks honorer yang dirumahkan tersebut. Apakah ini langkah yang tepat? penulis tidak yakin karena Job Fair atau bursa kerja memiliki standar tertentu. Mungkinkah seluruh yang terkena dampak pemutusan kontrak kerja tersebut bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan yang akan berpartisipasi dalam job fair dimaksud?, apakah kualifikasi yang dibutuhkan sudah sesuai dengan yang mereka butuhkan?. Faktanya adalah, tingkat keahlian para pencari kerja (tenaga honorer) tersebut belum tentu memiliki keahlian yang ditetapkan perusahaan sebagai syarat utama untuk masuk sebagai pekerja. Ini berarti tidak ada jaminan bahwa job fair menjadi program solutif dalam jangka pendek.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa job fair lebih banyak ditujukan untuk para joob seekeer dari kalangan fresh graduate alias sarjana baru. Apakah job fair tidak bisa diikuti oleh mereka yang baru saja kehilangan pekerjaannya?. Tentu saja bisa, tetapi kebiasaan mereka yang selama ini bekerja di birokrasi pemerintahan akan jauh berbeda dengan lingkungan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan profesional yang menuntut kriteria lebih ideal. 

Menurut hemat penulis, disamping program job fair yang akan dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Takalar juga harus menyiapkan strategi lain yang bersifat jangka panjang seperti optimasi peran Balai Latihan Kerja (BLK), pemberian insentif khusus melalui pelatihan dan coaching wirausaha melalui inkubator bisnis, penciptaan iklim yang mendukung tumbuhnya UMKM yang produktif dengan mendorong tumbuhnya sentra-sentra UMKM yang difasilitasi dengan program digitalisasi UKM, dan program-program lain yang bisa menjadi lapangan bekerja yang baru bagi mereka yang terdampak dari kebijakan “merumahkan” tenaga honorer di Kabupaten Takalar. Penulis ingin mengutip kalimat inspirasi dari Andri Wongso (2018) yang menyatakan “apa yang kita tabur dalam kehidupan sekitar kita, akan kita tuai di kemudian hari. Agar kita bisa menuai sesuatu yang baik, kita pun terlebih dulu harus menabur sesuatu yang positif. Dunia ini pada dasarnya adalah sebuah tempat yang indah, seandainya kita benar-benar tahu mana yang baik untuk dilakukan dan tidak untuk dilakukan”. Oleh karenanya sebagai penutup selamilah untaian makna dari falsafah Makassar yang ditulis oleh Aminuddin Salle (2016), “Parentai Tauwa ri Erokna” (Perintahlah orang sesuai kemauannya) agar pemimpin jangan sekali-kali mengingkari harapan apalagi melukai hati rakyatnya. Wallahu A’lam Bishawab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *